Dugaan Korupsi Dana Desa FPPMA Laporkan Kades Air amncur Ke Kejati NTT

  • Whatsapp

Kupang, ArahNTT – Forum Peduli Pembangunan Masyarakat Desa di Desa Air Mancur, Kecataman Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, secara resmi melaporkan dugaan korupsi dana desa di Desa Air Mancur, Kabupaten Alor di Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT, Jumat (05/11/2021) siang.

Dalam surat laporan dugaan korupsi dana desa itu ditanda tangani oleh Ketua Forum Peduli Pembangunan Masyarakat Desa, Ayub TH. Maure dan Sekretaris Petrus Tubulau, diterima di PTSP Kejati NTT.

Dalam surat pengaduan itu, Ayub TH. Maure mengatakan bahwa selamat dua tahun terakhir yakni di tahun 2020 – 2021, pembangunan menggunakan dana desa di desa Air Mancur sangatlah mengecewakan.

Disebutkan dalam pengaduan yakni yang pertama terkait pembangunan air minum. Dimana, dalam proses pekerjaan ditemukan oleh masyarakat beberapa kendala diantaranya pertama pipa berukuran 2″ tidak dialiri oleh air sehingga pipa yang terpasang hanyalah pipa tanpa dialiri oleh air.

Temuan kedua, bak penampung yang terletak pada mata air (sumber air), hingga saat ini tidak digunakan ataupun difungsikan dari pipa brongkap menuju perkmapungan.

Untuk anggaran Tahun 2021, sesuai hasil musyawarah desa peningkatan pembangunan air minum di desa Air Mancur tidak berjalan. Sedangkan, pihak kepala desa mengambil kebijakan dengan mengambil air dari sumber mata air yang lainnya yang dikerjakan di Tahun 2020 lalu.

Sedangkan sumber mata air yang dikerjakan di Tahun 2021, tidak difungsikan justru pengambilan air dari sumber mata air dari wilayah Desa Kamot, Kabupaten Alor.

Menurut Ayub TH. Maure dalam surat pengaduannya mengatakan kuat dugaan bahwa adanya kerja sama antara Pemerintah Desa (Pemdes) dalam hal ini Kepala Desa (Kades) dan TPK untuk menggelapkan dana desa tersebut.

Ditegaskan dalam surat itu, kebijakan Kades Air Mancur dalam membentuk TPK tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dimana, aturan – aturan tersebut seperti Ketua TPK di Tahun 2020 lalu, kegiatan fisik anggaran dana desa di Tahun 2020 lalu sangatlah tidak berhasil namun dibuatkan laporan secara 100 persen (%). Akibatnya pencairan dilakukan secara 100 persen (%).

Berdasarkan pengamatan warga desa Air Mancur, dimana oknum yang gagal menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai TPK diangkat kembali menduduki jabatan TPK di Tahun 2021 meskipun pekerjaan dilakukan belum 100 persen (%).

Peristiwa ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat Desa Air Mancur kepada BPMD adalah apakah wajar kepala BPMD mengangkat anak kandungnya sendiri sebagai bendahara Desa. Sehingga, sistim pengawasannya sangat diragukan dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran dana desa.

Dalam surat pengaduan itu juga, Ayub TH. Maumre mengaku bahwa peristiwa ini sangat mengecewakan warga desa Air Mancur. Ditambah, bahwa Kepala Desa merangkap jabatannya sebagai operator desa untuk mengerjakan seluruh pekerjaan yang menggunakan anggaran dana desa di Desa Air Mancur.

Yang lebih aneh, kata Ayub TH. Maure, proses pekerjaan yang menggunakan dana desa air mancur tidak diumumkan pada papan informasi dilokasi pekerjaan proyek.

Menurut Ayub, progres pekerjaan yang menggunakan dana desa di Desa Air Mancur tahun 2020 – 2021 sangatlah mengecewakan . Hal ini, membuat kondisi di Desa Air Mancur semakin buruk.

Untuk itu, Ayub TH. Maure dan warga Desa Air Mancur dengan kerendahan hati meminta kepada Kejati NTT maupun Kejari Kabupaten Alor untuk segera menyikapi laporan dugaan korupsi dana desa di Desa Air Mancur, Kabupaten Alor.

Kasi Penkum dan Humas Kejati NTT, Abdul Hakim, S. H yang dikonfirmasi via hand phone (hp) selulernya membenarkan adanya laporan atau pengaduan dari Forum Peduli Pembangunan Masyarakat terkait adanya dugaan korupsi dana desa.

Menurut Abdul, setelah menerima pengaduan tersebut akan ditelaah terlebih dahulu. “Setelah ditelaah maka pimpinan akan memberikan petunjuk apakah nanti Kejati NTT yang menangani atau Kejari Kabupaten Alor. Tergantung perintah Kajati NTT, Dr. Yulianto, S. H, M. H,” kata Abdul.(Tim/KM)

Pos terkait