Dikritik DPRD NTT, Gubernur Viktor Geram

  • Whatsapp

Kupang, arahntt. Com, – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) , Viktor Bungtilu Laiskodat tampak geram dan tantang Fraksi Gabungan Demokrat, Solidaritas dan Pembangunan DPRD Provinsi NTT untuk membeberkan bukti dan data oknum yang diduga melakukan korupsi dan penyuapan dilingkup Pemerintahan Provinsi itu

“Jika dalam pemerintahan saat ini ada yang melakukan korupsi dan penyuapan maka tunjukan ke saya orang itu. Jangan baca diatas podium ini. Silahkan kasih ke saya kalau tidak saya akan mempertimbangkan dalam satu minggu ini dan mengambil langkah-langkah hukum selanjutnya,” kata Viktor dalam sidang paripurna soal laporan pertangungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi NTT tahun anggaran 2019, Rabu (08/07/2020).

Bacaan Lainnya

Viktor menegaskan, jika dalam pemerintahannya diketahui ada oknum aparat yang bermain-main maka akan ditindak tegas, asalkan kata dia, dugaan yang disampaikan benar-benar didukung dengan bukti yang akurat.

“Kalau dalam pemerintahan saya ada oknum aparat yang mau bermain-main maka saya perintahkan sekda setelah acara ini siapkan langkah-langkah hukum selanjutnya. Saya minta semua yang ada dalam forum ini jika ada dugaan dimana-mana ada yang main proyek maka perlu dievaluasi apalagi ada penyuapan seperti yang disampaikan tadi,”tegasnya

Ia mengatakan, tidak boleh dalam semangat kebersamaan lalu mengeluarkan tuduhan tanpa ada bukti-bukti hukum.

“Sebagai seorang politisi saya menyadari hal itu. Dan saya berdiri hari ini, saya tidak akan pernah korupsi karena saya datang untuk membangun NTT. Jadi jika ada aparatur yang melakukan korupsi, silahkan bawa namanya, saya akan pecat sekarang. Kalau mau cari uang, saya tidak datang di NTT, saya datang untuk membangun provinsi ini,” tegasnya

Bahkan ia meminta anggaran yang dipotong dalam perubahan APBD dimana ada dugaan menangkan proyek tertentu maka itu mempunyai korelasi-korelasi negatif. Karena tidak boleh sebelum ada keputusan-keputusan lalu mengeluarkan tuduhan tanpa ada bukti-bukti itu.

“Saya berdiri di depan bapak-ibu anggota DPRD bahwa saya tidak akan pernah korupsi. Karana saya datang untuk membangun NTT dan saya tantang bapak-ibu anggota DPRD. Bila ada persoalan-persoalan silahkan laporkan nama orang itu, ” pungkasnya

“Mari kita sama-sama membangun daerah ini. Dan saya sangat setuju memang selama ini Provinsi NTT belum dikelola dengan benar. Banyak aset kita yang belum dikerjakan dan dikelola dengan baik, ” tambahnya

Dalam kesempatan itu, Viktor meminta seluruh fraksi DPRD NTT yang mempunyai niat yang baik maka mari bersama-sama untuk membangun NTT ke arah yang lebih baik.

“Sebagai seorang gubernur pasti mempunyai semangat yang sama untuk membangun provinsi ini. Saya paling pantang dituduh kalau tidak ada orangnya dan bukti yang kuat maka kita akan berhadapan. Dan saya akan ambil langkah hukum dan langkah yang perlu untuk kita bicarakan,”tegasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Fraksi Gabungan Demokrat, Solidaritas dan Pembangunan DPRD Provinsi NTT, dr. Christian Widodo dalam pendapat fraksi menyoroti Pendapatan Asli Daerah (PAD) memang tereasisai 93,54 persen; naik 14,95 persen dari realisasi PAD tahun anggaran 2018.

“Kita sebagai sebuah daerah otonom maka kami tak segan-segan terus mendesak pemerintah agar lebih serius dan kreatif dalam memobilisasi sumber-sumber PAD melalui pola intensifikasi maupun ekstensifikasi; termasuk berupaya menciptakan dan memperbaiki instrumen-instrumen pengawasan dan pengendalian internal sehingga dapat menekan inefisiensi, kebocoran, dan korupsi PAD, “katanya

“Salah satu contoh kecil kebocoran atau korupsi PAD yang sudah menjadi rahasia umum dan acap dikeluhkan masyarakat (lantaran diberi karcis invalid, atau petugas berlagak lupa memberikan karcis) adalah penarikan retribusi masuk area pelabuhan-pelabuhan penyeberangan ASDP di daerah kita,”ungkapnya.

Fraksi Gabungan DPRD Provinsi NTT sangat menyesalkan realisasi Belanja Langsung yang hanya mencapai 85,52 persen. Belanja Barang dan Jasa pun hanya mencapai 88,59 persen dan Belanja Modal hanya 80,37 persen.

“Kami mendesak pemerintah lebih serius merealisasikan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal karena indikator output maupun outcome-nya bersentuhan langsung dengan kebutuhan dan/atau kepentingan masyarakat, ” pungkasnya

Terpisah, Anggota DPRD Fraksi Demokrat Leo Lelo menanggapi santai polemik di rapat paripuran itu.

“Adakah dalam pernyataan itu. Simak baik-baik dulu,” ujar Leo.

Pertama, kata Leo, pendapat akhir itu hak politik dalam UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pasal 106 itu sudah jelas ada hak untuk menyatakan pendapat.

“Kita tidak pernah momvonis siapapun melalukan tindakan korupsi. Kita berdasarkan asumsi praduga dan juga semangat yang sama untuk memperbaiki tatakelola pemerintahan itu menjadi hak dan sikap DPR secara kelembagaan,” katanya.

“Kan termasuk melalui pandangan politik dari masing-masing fraksi termasuk Fraksi Demokrat Solidaritas Pembangunan,” ujar Leo.

Leo pun mempersilakan Gubernur Viktor untuk melakukan sejumlah langkah, jika memang hak yang digunakan DPRD itu dianggap bertentangan dengan regulasi.

“Gubernur memprotes sesuai dengan aturan yang ada. Kami menunggu kalau memang bapa yang kami sampaikan bertentangan dengan regulasi,” tegas Leo.(tim)

Pos terkait