DPRD NTT Minta Pemprov Tidak Terapkan “New Normal” di Sektor Pendidikan

  • Whatsapp

Kupang, Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTT meminta pemerintah provinsi itu untuk tidak menerapkan atau memberlakukan new normal di sektor pendidikan.

Itu baik Pendidikan Usia Dini (PAUD), TK, SD, SMP, SMA/SMK hingga jenjang pendidikan tinggi

Bacaan Lainnya

“Kita minta pemberlakuan new normal di NTT tidak diterapkan untuk sektor pendidikan,” ujar Ketua Komisi V DPRD NTT, Yunus Takandewa kepada wartawan di Kupang, Senin (08/06/2020).

Politisi PDIP itu menegaskan, pemberlakuan new normal untuk sektor pendidikan masih menunggu pendemi covid-19 di NTT berakhir.

Karena menurutnya, hingga saat curva pasien covid-19 di NTT terus mengalami peningkatan.

Kata dia, pemberlakuan new normal untuk sektor pendidikan belum bisa dilaksanakan.

Sementara anggota Komisi V DPRD Provinsi NTT, Jan Pieter Windy mengatakan, sektor yang harus dipertimbangkan untuk tidak memberlakukan new normal di NTT adalah sektor pendidikan.

Karena menurutnya, sektor pendidikan sangat berbeda dengan sektor-sektor lain seperti sektor ekonomi yang masih bisa dikendalikan.

Pasalnya, jika menerapkan new normal untuk sektor pendidikan dengan menerapkan protokol kesehatan covid-19 untuk sistem pendidikan di NTT belum mampu.

Hal ini, kata dia dikarenakan sektor pendidikan di NTT belum mempunyai fasilitas yang memadai seperti tenaga guru dan ruang belajar apalagi sekolah-sekolah di pedesaan.

“Kita saat ini masih berhadapan dengan covid-19 sehingga sektor pendidikan belum mampu untuk diterapkan,” ujar politisi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi NTT ini.

Lebih lanjut kata dia, dengan tidak memberlakukan new normal untuk sektor pendidikan tidak berarti bahwa proses belajar mengajar dihentikan. Namun sekolah harus kreatif menggunakan relaksasi dana bos.

“Tidak mematikan akses belajar mengajar. Sekolah harus kreatif dalam menggunakan relaksasi dana bos,”pintanya.(tim)

Pos terkait