Pilkada Serentak 2020 di NTT Terapkan Standar Protokol Covid

  • Whatsapp

Kupang – Pendemi virus Corona (Covid-19) yang melanda Indoensia juga berdampak pada penundaan dan tata cara pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak (Pilkada) pada tahun 2020 ini.
Ketua Komisi Penyelengaraan Pemilu (KPU) NTT, Thomas Dohu mengatakan, berdasarkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPR RI bersama KPU Pusat pada Rabu (27/5/2020) disepakati bahwa pelaksanaan pilkada serentak untuk sembilan kabupaten di NTT akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 namun harus mengikuti standar protokol Covid-19.
“Tahapan dan jadwal belum diterima tetapi kalau mengikuti dengan RDP kemarin itu tahapan mulai dari 15 Juni 2020. Jadi pilkada lanjutannya mulai 15 Juni lalu hari pemungutan suaranya tanggal 9 Desember dan harus mengikuti standar protokol Covid-19. Di dalam itu kalau sesuai draft sudah ada tahapan-tahapannya. Tetapi kepastiannya kita masih menunggu perubahan peraturan KPU dan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah,” ujar Thomas saat diwawancarai melalui sambungan telepon, Sabtu (30/5/2020).
Saat ini, lanjut Thomas, DPR RI telah meminta KPU untuk menyusun anggaran yang berbasis protokol Covid-19 dengan syarat pilkada nanti harus mengikuti standar kesehatan dan berkoordinasi dengan gugus tugas dan tetap harus dilaksanakan dengan demokratis.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, KPU Pusat, kata Thomas, telah meminta KPU NTT untuk mengecek kembali kebutuhan anggaran khususnya pelaksanaan pilkada serentak dengan menerapkan protokol Covid-19.
Thomas mengatakan, saat ini KPU NTT telah berkoordinasi dengan kabupaten penyelenggara agar mengindentifikasi kegiatan atau tahapan yang menerapkan protokol Covid-19 dan menghitung biaya yang dibutuhkan termasuk Alat Pelindung Diri (APD).
“Ini memang belum ada panduan atau regulasi yang mengatur tapi kita menggunakan dulu sambil menunggu waktu nanti supaya ketika regulasi atau kebijakan nanti ditetapkan kita sudah siap. Yang pertama dilakukan adalah koordianasi dengan kabupaten dan menunggu koordinasi lanjutan dari KPU Pusat,” ujarnya.
Ia menambahkan, jika penyelenggaraan pilkada serentak tetap menggunakan tahapan awal tanpa menggunakan protokol Covid-19 maka, anggaran yang ada saat ini telah ada dan sangat cukup untuk menyelenggarakan pilkada serentak.
“Kalau tanpa menggunakan atau menerapakan tanpa Covid-19 maka kita bisa selenggarakan karena dana itu masih tersimpan di rekening,” katanya.
Ia juga mengakui bahwa walaupun telah melanjutkan amanah KPU Pusat ke KPU-KPU Kabupaten penyelenggara pilkada namun penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak untuk sembilan kabupaten di wilayah NTT masih menunggu keputusan dari KPU Pusat.
“Untuk kepastiannya kita masih menunggu perubahan peraturan KPU dan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah,” pungkasnya.(tim)

Pos terkait