Fenomena Alfamart dan Zona Nyaman

  • Whatsapp

Tulisan ini sebagai tanggapan atas Sekjen GMNI dalam pernyataan GMNI Kupang Desak Pemerintah Tolak Waralaba Alfamart.

Jumat, 7 Februari 2020 Oleh Christo Kolimo, Pengusaha dan Aktivis.

Dunia berubah, teknologi berubah, gaya hidup berubah, daya saing meningkat. Ada begitu banyak lompatan-lompatan yang dilakukan untuk berdaya saing dalam inovasi dan kreativitas.

Begitu juga dalam pengembangan basis ekonomi yang beragam ini diperlukan manajemen strategi dalam kajian baik itu pemberian ijin untuk penanaman modal dan proses mencapai stabilitas ekonomi daerah khususnya Kota Kupang. Kita tentunya sepakat dengan adigium era digital “indikator sebuah kota maju adalah adanya investasi mini market hingga supermarket, hotel berbintang, infrastruktur yang mumpuni dll berkaitan dengan kemudahan zaman”.

Saya secara pribadi yang bergelut dalam dunia bisnis melihat kritikan Sekjen GMNI sebagai suatu hal yang lumrah tapi dengan beberapa catatan yaitu: 1. Penyampaian sikap organisasi harusnya didasarkan pada kajian-kajian (studi kasus dll) agar kritik itu disertai dengan solusi agar kritik itu tidak dinilai mencari panggung politik semata. 2. Menolak dan menutup waralaba Alfamart dengan alasan pelemahan UMKM lokal adalah hal tidak rasional di zaman keterbukaan informasi dan digital ini. 3. Pendasaran pada UU Nomor 9 Tahun 1995. Pasal 1 ayat 1, 4 dan 5, tentang usaha kecil, harusnya didasarkan pada kajian diskusi yang lebih luas. Undang-undang ini tidak bisa dibaca sepihak tanpa memperhatikan aspek lain seperti pendanaan; persaingan: prasarana; informasi; kemitraan; perizinan usaha; dan perlindungan. Selain itu mesti ada perbandingan dengan UU no 20 tahun 2008 tentang usaha micro, kecil dan menengah. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah ini mencabut dan tidak memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3611) di zaman Pak Presiden SBY.

  1. Melarang Investasi: ini suatu pernyataan yang sangat mengganggu saya secara pribadi yang adalah seorang pengusaha dan aktivis. Pak Sekjen yang terhormat, kami ini Setiap hari berpikir kreatif cara dan inovasi untuk bisa memajukan usaha dan bisnis agar membantu para pekerja untuk memenuhi dan mempertahankan Hak Hidup karyawan dengan Gaji standar UMR ditengah persaingan yang luar biasa ini. Saya mengurus 21 orang dengan bidang usaha bervariasi: jasa pangkas rambut, industri kuliner dan jembatan property dan berharap penuh pada ruang investor yang berani investasi untuk dapat berkembang atau paling tidak naik kelas. Lalu dengan gampangnya pernyataan ini keluar entah dipikirkan atau tidak.

Mari ber-TALEPO untuk Diskusi.

Satu hal yang tidak bisa dihindarkan adalah perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global. Catatan Liputan6.com tahun 2017 mengatakan Ekonomi dunia saat ini berada pada fase transformasi bisnis yang cukup radikal. Transformasi ini mengarah pada teknologi yang membawa perubahan besar sehingga fenomena runtuhnya bisnis konvensional terjadi di dalam daerah/ negeri.

Di tengah gempuran teknologi yang berkembang cepat dan menjamurnya toko online, perusahaan dituntut untuk berinovasi serta mengikuti perkembangan zaman. Tidak harus terpaku pada gaya lama sehingga konsumen lari mengikuti perubahan pola konsumsi seperti ritel dll.

Era otonomi menuntut setiap pemerintah daerah (pemda) mandiri dan kreatif, mencari sumber-sumber pembiayaan lain, serta aktif mencari berbagai peluang yang bisa dijadikan sumber pemasukan kas daerah. Banyak peraturan daerah (perda) dan kebijakan diformulasikan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), sama seperti jawaban Pak Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Frangki Amalo, dalam berita sepangindonesia.com tahun 2020.

Dalam strategi bina keuangan daerah kemendagri mengatakan iklim investasi disiasati dengan mengoptimalkan sektor UMKM yang berpotensi menjadi katalis pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Sektor itu mampu menyerap tenaga kerja informal, membuka peluang ‘ladang’ pasar bagi daerah, dan memiliki nilai tambah dalam bentuk multiplier effect kepada usaha-usaha sejenis di industri yang sama.

Pada poin ini, saya sepakat dengan Pak Sekjen bahwa pembangunan ekonomi harus didasarkan pada ekonomi kerakyatan. Bagaimanapun, para produsen lokal dan petani daerah harus lebih diprioritaskan eksistensinya. Pemerintah harus mengawasi realisasi real investasi luar apakah kehadiran investor luar justru seharusnya dapat membantu petani dan produsen lokal dalam memasarkan produk atau komoditas yang dihasilkan serta menciptakan lapangan kerja.

Solusi untuk dipertimbangkan.

  1. Semua investor yang melakukan investasi dalam bentuk minimarket dan supermarket untuk wajib hukumnya menerima dan memasarkan produk-produk lokal seperti produk dampingan IKKON Kupang 2019 – BEKRAF. Juga hasil dari petani-petani sayur yang lahannya semakin sempit karena pembangunan sana-sini.
  2. Pemerintah Kota Kupang memberikan ruang bagi pihak swasta untuk mengelola taman-taman yang sudah dikerjakan pada tahun 2019 ini dengan jaminan: semua menjadi tanggungjawab pengelola. Dengan begitu maka setiap taman tersedia tempat bagi Angalai-Angalai yang ditata secara teratur bisa jadi Angalai Mart seperti usulan seorang teman aktivis. Bukan dibongkar seperti yang dilakukan Satpol PP beberapa hari lalu di Bundaran Tirosa.
  3. Pemerintah Kota Kupang perlu mengadakan TALEPO & DISKUSI untuk memfasilitasi putaran ekonomi khususnya angalai-angalai dan pemuda-pemudi yang konsen terhadap pengembangan ekonomi kreatif.
  4. Dalam bisnis kita mengenal Functional Benefit (fungsi produk) yang mengirim pesan ke pikiran sadar konsumen dan Emotinonal Benefit (pertalian hati) yang menetap dalam pikiran bawah sadar. Antara FB dan EB ini sama-sama dirasakan penting bagi para pengusaha dan mendorong mereka melakukan ekspansi ke daerah-daerah. Begitu juga Alfamart, banyak kemudahan yang didapat untuk membayar kredit, Top Up dan tentu saja Kenyamanan. Bisnis saat ini tidak perlu kapital jaringan dan kreatif market. Orang membeli Gaya Hidup.

Bedanya Digital dan Konvensional adalah Waktu. Siklus hidup jadi projek bisnis dan Kami membangun bisnis dengan nilai hidup.

  1. Solusi terakhir ini didasarkan pada fakta lapangan, bahwa Kota Kupang sebagai tempat berkumpul dan berangkatnya TKI ilegal beberapa tahun lalu. Oleh karena itu pentingnya Pemerintah membuka diri untuk berdialog terkait solusi lapangan pekerjaan yang hanya digantungkan kepada investasi luar, tapi juga bisa memberdayakan pemuda-pemudi dalam UMKM untuk berdaya saing. Fasilitasi kami bersama dinas terkait UMKM untuk menyusun rencana dan memberi pelatihan ketrampilan sesuai kebutuhan zaman dan tidak jadul. (TIM)

Pos terkait